Naskah akademik ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia, khususnya Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Dokumen ini menyoroti peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki mandat untuk menghimpun dan menyalurkan dana tersebut demi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun pengumpulan dana nasional terus meningkat, naskah ini mencatat bahwa pengelolaan DSKL masih sangat terfragmentasi dan belum optimal karena minimnya regulasi teknis yang jelas.

Salah satu fokus utama dokumen ini adalah identifikasi potensi besar dari "harta tidak bertuan" atau al-mal al-majhul yang selama ini belum terkelola secara maksimal. Potensi ini mencakup aset kontemporer seperti saldo uang elektronik yang tidak aktif, sisa pulsa telepon prabayar yang hangus, rekening bank tidur (dormant account), hingga klaim asuransi yang tidak diambil. Estimasi total potensi harta tak bertuan kontemporer ini diproyeksikan mencapai Rp87,35 triliun, yang jika dikelola dengan benar, dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang signifikan bagi kemaslahatan umat.

Sebagai solusi strategis, naskah ini merekomendasikan penguatan regulasi untuk memposisikan BAZNAS sebagai representasi modern dari Baitul Maal di Indonesia. Diperlukan fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk memberikan legitimasi hukum yang kuat dalam pengelolaan harta tak bertuan tersebut. Dengan landasan hukum yang terintegrasi, dana-dana ini dapat dialokasikan secara transparan untuk menangani isu-isu sosial mendesak seperti kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pendidikan, serta dukungan bagi UMKM.