Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 sebanyak 26,50 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1,04 juta orang dari Maret 2021.

Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut dilatarbelakangi oleh pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang ditandai oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas pendapatan masyarakat.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat, sejak 2016 BAZNAS telah melakukan pengukuran dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik melalui instrumen Kaji Dampak Zakat.

Kaji Dampak Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indeks Zakat Nasional sebagai alat ukur kinerja pengelolaan zakat nasional sebagaimana amanah Rencana Strategis (Renstra) BAZNAS 2020-2025. Instrumen Kaji Dampak Zakat terdiri dari Indikator Kesejahteraan BAZNAS (IKB) dan Indikator Kemiskinan.

Nilai untuk Indeks Kesejahteraan BAZNAS secara nasional berdasarkan standar garis kemiskinan masuk ke dalam kategori Baik (0,62).

Berdasarkan hasil penghitungan angka pengentasan kemiskinan, ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS (Maret 2021) yaitu Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 52.563 jiwa.

Sementara itu, secara keseluruhan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa.